PROV. NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1.

Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun

3 Tahun 2000

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ukama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

2.

Qanun

5 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

3.

Qanun

33 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

4.

Qanun

10 Tahun 2002

Tentang Peradilan Syariat Islam.

5.

Qanun

11 Tahun 2002

Tentang Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh.

6.

Qanun

9 Tahun 2003

Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

7.

Qanun

12 Tahun 2003

Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

8.

Qanun

13 Tahun 2003

Tentang Maisir (Perjudian).

9.

Qanun

14 Tahun 2003

Tentang Khalwat (Mesum).

10.

Qanun

7 Tahun 2004

Tentang Pengelolaan Zakat.

PROV. BENGKULU

11.

Kota Bengkulu

Perda

24 Tahun 2000

Tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.

PROV. SUMATERA BARAT

12.

Provinsi Sumatera Barat

Perda

11 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat.

13.

Kab. Agam

Perda

5 Tahun 2005

Tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Quran.

14.

Perda

6 Tahun 2005

Tentang Berpakaian Muslim.

15.

Kab. Lima Puluh Kota

Perda

5 Tahun 2003

Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah.

16.

Perda

6 Tahun 2003

Tentang Kewajiban Pandai dan Baca Tulis Al-Quran bagi Anak sekolah dan Calon Pengantin.

17.

Kab. Sawahlunto/Sijunjung

Perda

1 Tahun 2003

Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran Bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan/Karyawati dan Calon Mempelai.

18.

Perda

2 Tahun 2003

Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.

19.

Kab. Pasaman

Perda

21 Tahun 2003

Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan Calon Pengantin.

20.

Perda

22 Tahun 2003

Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan.

21.

Kab. Pesisir

Perda

8 Tahun 2004

Tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Quran dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam.

22.

Kab. Pesisir Selatan

Perda

31 Tahun 2003

Tentang Pengelolaan Zakat.

23.

Kota Bukittinggi

Perda

29 Tahun 2004

Tentang Pengelolaan Zakat.

24.

Perda

10 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Perda No. 9 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

25.

Perda

29 Tahun 2004

Tentang Pengelolaan Zakat.

26.

Kota Solok

Perda

10 Tahun 2001

Tentang Kewajiban Membaca Al-Quran Bagi Siswa dan Pengantin.

27.

Kota Solok

Perda

6 Tahun 2002

Tentang Pakaian Muslimah.

28.

Perda

13 Tahun 2003

Tentang Pengelolaan Zakat

29.

Perda

6 Tahun 2005

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di kota Solok.

30.

Kab. Padang Pariaman

Perda

2 Tahun 2004

Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat.

31.

Kota Padang

Perda

3 Tahun 2003

Tentang Wajib Baca Al-Quran.

32.

Perda

6 Tahun 2003

Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

33.

Kab. Pasaman Barat

Perda

----

Tentang Aturan Berbusana Muslim di Sekolah.

PROV. SUMATERA SELATAN

34.

Sumatera Selatan

Perda

13 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Maksiat.

35.

Kota Palembang

Perda

2 Tahun 2004

Tentang Pemberantasan Pelacuran.

36.

Kab. Lahat

Perda

3 Tahun 2002

Tentang Larangan Perbuatan dan Tuna Susila.

PROV. LAMPUNG

37.

Kota Bandar Lampung

Perda

15 Tahun 2002

Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

38.

Kota Pangkal Pinang

Perda

6 Tahun 2006

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

PROV. KEPULAUAN RIAU

39.

Kota Batam

Perda

6 Tahun 2002

Tentang Ketertiban Sosial, yang isinya pemberantasan Pelacuran, Pengaturan Pakaian Warga dan Pemberantasan Kumpul Kebo.

PROV. BANTEN

40.

Prov. Banten

Perda

4 Tahun 2004

Tentang Pengelolaan Zakat

41.

Kota Cilegon

Perda

4 Tahun 2001

Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

42.

Perda

7 Tahun 2005

Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (PD.BPRS) Kota Cilegon.

43.

Kabupaten Serang

Perda

6 Tahun 2002

Tentang Pengelolaan Zakat

44.

Kabupaten Tangerang

Perda

24 Tahun 2004

Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah di Kabupaten Tangerang

45.

Kota Tangerang

Perda

7 Tahun 2005

Tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

46.

Kota Tangerang

Perda

8 Tahun 2005

Tentang Pelarangan Pelacuran

PROV. JAWA BARAT

47.

Kabupaten Indramayu

Perda

7 Tahun 1999

Tentang Prostitusi.

48.

Kabupaten Cianjur

Perda

7 Tahun 2000

Tentang Pengelolaan Zakat

49.

Perda

8 Tahun 2002

Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005.

50.

Perda

----

Tentang Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah).

51.

Karawang

Perda

10 Tahun 2002

Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

52.

Garut (Jawa-Barat)

Perda

6 Tahun 2000

Tentang Kesusilaan.

53.

Perda

1 Tahun 2003

Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

54.

Tasikmalaya

Perda

28 Tahun 2000

Tentang Pemberantasan Pelacuran.

55.

Tasikmalaya

Perda

5 Tahun 2004

Tentang Pengendalian

56.

Purwakarta

Perda

10 Februari 2005

Tentang Antimaksiat.

Dalam Penyusunan.

57.

Kabupaten Bandung

Perda

9 Tahun 2005

Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

58.

Depok

Perda

28 April 2005

Tentang Antimaksiat.

Dalam Penyusunan.

PROV. JAWA TIMUR

59.

Jember

Perda

14 Tahun 2001

Tentang Penanganan Pelacuran.

60.

Gresik

Perda

7 Tahun 2002

Tentang Larangan Praktik Prostitusi.

61.

Perda

15 Tahun 2002

Tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

62.

Kab. Pamekasan (Madura)

Perda

18 Tahun 2001

Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol

PROV. NTB

63.

Kab. Lombok Timur

Perda

8 Tahun 2002

Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual dan Meminum minuman Keras/Beralkohol.

64.

Perda

9 Tahun 2002

Tentang Pengelolaan Zakat.

65.

Perda

9 Tahun 2002

Tentang Pengelolaan Zakat

66.

Kab. Dompu

Perda

1 Tahun 2002

Tentang Rencana Strategis Kab. Dompu.

67.

Kota Mataram

Rancangan Perda

---

Tentang Pencegahan Maksiat.

PROV. NTT

68.

Kota Kupang

Perda

39 Tahun 1999

Tentang Penertiban Tempat Pelacuran.

PROV. KALIMANTAN SELATAN

69.

Kab. Banjarmasin

Perda

10 Tahun 2001

Ramadan

70.

Perda

9 Tahun 2003

Zakat

71.

Perda

5 Tahu 2004

Tentang Perubahan Perda Ramadhan No. 10 Tahun 2001.

72.

Perda

4 Tahun 2004

Khatam Al-Quran

73.

Kota Banjarmasin

Perda

4 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan.

74.

Perda

13 Tahun 2003

Ramadhan.

75.

Kab. Hulu Sungai Utara

Perda

6 Tahun 1999

Miras

76.

Perda

7 Tahun 2000

Perjudian

77.

Perda

32 Tahun 2003

Ramadhan

PROV. SULAWESI SELATAN

78.

Enrekang

Perda

6 Tahun 2005

Tentang Busana Muslimah dan Baca Tulis Al-Quran.

79.

Kabupaten Maros

Perda

15 Tahun 2005

Tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur’an Dalam Wilayah Kabupaten Maros.

80.

Perda

16 Tahun 2005

Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimat.

81.

Perda

17 Tahun 2005

Tentang Pengelolan Zakat.

82.

Gowa

Perda

7 Tahun 2003

Tentang Bebas Buta Aksara Al-Quran Pada Pendidikan Tingkat Dasar Dalam Wilayah Kabupaten Gowa.

83.

Perda

----

Tentang Busana Muslimah dan Penambahan Jam Pelajaran Agama.

84.

Sinjai

Perda

----

Tentang Busana Muslimah.

85.

Takalar

Perda

----

Tentang Busana Muslimah.

86.

Bulukumba

Perda

3 Tahun 2002

Tentang Larangan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras

87.

Perda

2 Tahun 2003

Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan shadaqah dalam Kabupaten Bulukumba

88.

Perda

4 Tahun 2003

Tentang Busana Muslim dan Perda Kemampuan Baca Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin.

89.

Perda

5 Tahun 2003

Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah

90.

Perda

6 Tahun 2003

Tentang Pandai Baca-Tulis Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin

PROV. GORONTALO

91.

Provinsi Gorontalo

Perda

10 Tahun 2003

Tentang Pencegahan Maksiat.

92.

Kota Gorontalo

Perda

22 Tahun 2005

Tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Yang Beragama Islam.