Panduan Praktis Memahami Penyusunan Peraturan Daerah
Kamis, 07 Januari 2010 02:00
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan.
Download: klik pada gambar buku (PDF File 5MB)
Komentar
Apalagi jika sekarang kita sudah menganut otonomi daerah padahal hampir sama saja dengan Negara Federal, kenapa negara kita tidak membuat Mahkamah Agung yang bersifat regional untuk tiap pulau, misalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau-Pulau lainnya, agar keadilan itu bisa merata sampai ke pelosok nusantara ini, tapi sistim Pengadilannya tetap pakai sistim Juri, agar terjadi keseimbangan dalam pengambilan keputusan.Terima Kasih.... ini saja sekedar saran... mohon dipertimbangkan ..
TRIMA KASIH.
VICTOR EMANUEL
SINTANG
KALIMANTAN BARAT.
Alhamdulillah saya mendapatkan buku ini.semoga bermanfaat bagi saya dan semua para perancang dalam SUNCANG....diharapkan pula berdayaguna dan berhasilguna didalam harmonisasi baik substansi maupun teknis di seluruh pemerintahan Daerah si NKRI.AMIN
Saya CPNS 2009 Kementerian Hukum dan Ham pada Kanwil Maluku. alhamdulillah jabatan saya sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, terima kasih dengan adanya buku on-line ini saya dapat menjadikannya sebagai referensi untuk memperdalam ilmu hukum saya khususnya dibidang perancang peraturan perUUan. semoga Ilmu yang kita miliki dapat diaplikasikan secara baik n sempurna demi kemajuan bangsa dan negara.
KAMI JUGA MOHON DIKIRIMKAN OPINI, MAKALAH, ATAU CONTOH2 DRAF PERDA YANG TERBARU KE EMAIL KAMI. TRIMS YA. SUKSES SLALU.
MULYA MALIK-STAF HUKUM SETDA SAROLANGUN-JAMBI
RSS feed for comments to this post.