Galeri Kegiatan Ditjen. PP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Selasa, 26 April 2011 menyelenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen Indonesia, di Hotel Maharani-Jakarta, dengan pembicara  Chariah, SH., MH., Ph.D, sebagai pembahas,  Dr. (Ing) Khafid dan I Wayan Parthiana, SH., MH., sebagai Narasumber,  Prof. Dr. Hasyim Djalal dan Moderator, Drs. Zafrullah Salim, MH.

Tujuan diselenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia adalah untuk menampung masukan dan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif  dari para peserta sosialisasi guna penyempurnaan sebelum RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

Lampiran

Makalah Dr. (Ing) Khafid	[ ]	548 Kb
Makalah Dr. (Ing) Khafid	[ ]	1885 Kb
Makalah Chariah, SH., MH.	[ ]	491 Kb

Dalam rangka peningkatan pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu, 27 April 2011 menyelenggarakan ceramah dengan tema “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. Pada kesempatan ini hadir sebagai pembicara adalah Hakim Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H), sebagai narasumber adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Direktur Pusat Studi Konstitusi (Saldi Isra) dan sebagai moderator adalah Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Drs. Zafrullah Salim,M.H.).

Lampiran

Makalah Saldi Isra	[ ]	531 Kb
Makalah Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H	[ ]	99 Kb

Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan 2010-2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor:0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Acara Workshop yang diselenggarakan di Ruang Rapat Graha Soepomo tanggal 26 Agustus 2009 tersebut menjelaskan visi dan misi Departemen Hukum dan HAM RI, yaitu: Visi Departemen Hukum dan HAM adalah Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya yaitu Melindungi Hak Asasi Manusia dan Values: KIRAP antara lain: Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional.

Acara pelatihan teknik perundang-undangan (Training on Legislative Drafting) antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan CILC (Center For International Legal Cooperation) Netherlands yang berlangsung selama lima hari, tanggal 12-16 Oktober 2009. Paparan dari Maria Farida Indrati, S. mengenai hal-hal khusus dalam perundang-undangan : pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan peraturan perundang-undangan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan PERPU menjadi Undang-Undang, Ratifikasi Perjanjian Internasional,

Pendelegasian Kewenangan antara lain atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar  atau undan-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Acara pelantikan Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II berlangsung hari Kamis, bertempat di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Usai acara pelantikan di Istana Negara, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Patrialis Akbar dan Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya, Andi Mattalatta, menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Patrialis Akbar dan Andi Mattalatta hadir disana sebagai tamu undangan. Setelah menghadiri acara sertijab di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, keduanya langsung menuju Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti acara serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM, yang kini disandang Patrialis Akbar.

Rasulullah saw menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak sholat. Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Nabi saw. Sangat mengajurkan qiyam ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Kemudian Nabi saw. Bersabda, “Siapa yang mendirikan shalat di malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan harapan, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.” (muttafaq alaih)

Dan fakta sejarah memberi bukti, sejak zaman Rasulullah saw. hingga kini, umat Islam secara turun temurun mengamalkan anjuran Rasulullah ini. Alhamdulillah. Tapi sayang, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan di beberapa hal yang kadang mengganggu ikatan ukhuwah di kalangan umat. Seharusnya itu tak boleh terjadi jika umat tahu sejarah disyariatkannya shalat tarawih.