Kawasan Borobudur dan sekitarnya, selanjutnya disebut kawasan borobudur karena kawasan borobudur merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya dan telah telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang berada dalam radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan sebagian Koridor Palbapang yang berada diluar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur yang terdiri atas subkawasan pelestarian 1 dan subkawan pelestaraian 2.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pemanfaatan gas bumi dimasa yang akan datang, dituntut pengaturan dan pengawasan yang efektif agar tercapai penyediaan minyak dan gas bumi yang mampu mendukung penyediaan energi bagi kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan perekonomian nasional sehingga tercipta industri nasional yang mampu bersaing, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sejak berdirinya Badan Pengatur, sampai saat ini jumlah Badan Usaha di bidang hilir minyak dan gas bumi yang diatur dan diawasi sudah meningkat sangat signifikan, serta semakin kompleksitasnya pendistribusian bahan Bakar Minyak, sementara disatu sisi pelaksanaan pengawasan sesuai organisasi Badan Pengatur saat ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang tidak efektif. Ketidak efektifan tersebut dikarenakan Kelompok Kerja merupakan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan yang memerlukan hierarki.

Transaksi secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Oleh kerena itu, dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah berperan memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selain itu pemerintah juga berperan dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektonik yang menggangu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan pembangunan di Indonesia adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi sorotan masyarakat, berdasarkan data BPS Tahun 2010, angka kemiskinan di Indonesia telah sampai pada angka 31 juta orang atau sekitar 13,33 persen dari jumlah penduduk yang berkisar 237 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran pada Agustus 2010 mencapai 8,3 juta orang atau 7,14 persen dari total angkatan kerja. Salah satu faktor penyebab sulitnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang lebih memilih menjadi pencari kerja (job seeker) daripada pencipta lapangan kerja (job creator).