Kawasan Borobudur dan sekitarnya, selanjutnya disebut kawasan borobudur karena kawasan borobudur merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya dan telah telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang berada dalam radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan sebagian Koridor Palbapang yang berada diluar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur yang terdiri atas subkawasan pelestarian 1 dan subkawan pelestaraian 2.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pemanfaatan gas bumi dimasa yang akan datang, dituntut pengaturan dan pengawasan yang efektif agar tercapai penyediaan minyak dan gas bumi yang mampu mendukung penyediaan energi bagi kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan perekonomian nasional sehingga tercipta industri nasional yang mampu bersaing, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Sejak berdirinya Badan Pengatur, sampai saat ini jumlah Badan Usaha di bidang hilir minyak dan gas bumi yang diatur dan diawasi sudah meningkat sangat signifikan, serta semakin kompleksitasnya pendistribusian bahan Bakar Minyak, sementara disatu sisi pelaksanaan pengawasan sesuai organisasi Badan Pengatur saat ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang tidak efektif. Ketidak efektifan tersebut dikarenakan Kelompok Kerja merupakan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan yang memerlukan hierarki.
Permasalahan pembangunan di Indonesia adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi sorotan masyarakat, berdasarkan data BPS Tahun 2010, angka kemiskinan di Indonesia telah sampai pada angka 31 juta orang atau sekitar 13,33 persen dari jumlah penduduk yang berkisar 237 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran pada Agustus 2010 mencapai 8,3 juta orang atau 7,14 persen dari total angkatan kerja. Salah satu faktor penyebab sulitnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang lebih memilih menjadi pencari kerja (job seeker) daripada pencipta lapangan kerja (job creator).
Halaman 1 dari 49 halaman
Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berharap RUU Pangan yang siap dibahas pemerintah dan DPR harus menjadi payung hukum untuk menjawab berbagai permasalahan pangan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini dan akan datang. "Pangan merupakan kebutuhan dasar...
Selengkapnya ...Rencana pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Redenominasi (RUU) Redenominasi Uang (penyederhanaan nilai mata uang rupiah) pada 2012 akan gagal. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat berencana menolak pembahasan RUU Redenominasi tersebut....
Selengkapnya ...Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuntut penghapusan sistem penjara untuk anak melalui Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang saat ini sedang dalam...
Selengkapnya ...Jadwal Kegiatan/Rapat
| JEV_NO_EVENTS |
Jurnal dan Artikel Terbaru
Gabung di Komunitas
Rancangan Peraturan
Diskusi di Forum
Re:PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA?mirsahwal 18-1-2012 4:19 |
Re:UU No. 12 Tahun 2011, Lampira IIhanif 16-1-2012 13:13 |
Revisi UUAkbar 9-1-2012 1:48 |
Perda yang tidak mengindahkan revisiasri 6-1-2012 6:48 |
UU 28 Tahun 2009 & Desaasri 6-1-2012 6:05 |
Komentar Terbaru
- MOU penundaan PNS berlaku september 2011 s.d Desember 2012. Lalu bagaimanak...
27 Jan 2012 - 09:45
Ditulis oleh rinto andi - Tolong dimasukkan juga Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Th 2011, Bos.....
26 Jan 2012 - 13:43
Ditulis oleh Xo - apa bedanya kategori I atau II atau apalah namanya, itu semua penipuan oleh...
26 Jan 2012 - 08:32
Ditulis oleh PHL POLRI - menurut saya, UU Perlindungan bisa KI yang ada di Luar negeri karena di LN...
26 Jan 2012 - 07:55
Ditulis oleh anaox - Politisi,,, jgn bilang g mungkin, Rakyat sdh muak dgn sandiwaramu, ditempat...
24 Jan 2012 - 18:56
Ditulis oleh Etik
Pengundangan
|
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar ... |
Pencarian
Peraturan Baru
Link Terkait
Yang Online









![]() | Hari ini | 24451 |
![]() | Kemarin | 105202 |
![]() | Minggu ini | 569928 |
![]() | Minggu Lalu | 747513 |
![]() | Bulan ini | 2963392 |
![]() | Bulan Lalu | 4442809 |
![]() | Total | 61204279 |


















