Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni dana sastra berikut pengembangan-pengembangannya. Sebagai potensi nasional semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut.
Perkembangan dibidang teknologi perekaman, telekomunikasi dan informasi digital yang demikian pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir, telah menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius termasuk diantaranya dengan menyediakan system pengaturan yang baik, sendi-sendi kehidupan dan perekonomian Indonesia akan meningkat, dan kredibilitas citra bangsa yang baik akan tetap terjaga didunia internasional
Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun yang bermutu tinggi serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Perumnas didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
| [ ] | 63 Kb | |
| [ ] | 263 Kb |
Kesehatan masyarakat veteriner sebagai salah satu komponen dari kesehatan hewan dalam arti luas adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah dan mengendalikan penularan penyakit hewan kepada manusia (zoonosis) melalui hewan dan produk hewan dalam bentuk pangan asal hewan, yaitu daging, susu, dan telur, serta produk hewan non pangan, seperti kulit, bulu, tanduk dan tulang.
Kesehatan masyarakat veteriner juga mempunyai peranan dalam menjamin keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan dari resiko tercemar bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta kerusakan akibat penanganan yang kurang higienis pada rantai produksi, dan kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat veteriner meliputi penjaminan hygiene dan sanitasi, penjaminan produk hewan, serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
| [ ] | 371 Kb |
Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.
| [ ] | 439 Kb |
Halaman 1 dari 56 halaman
Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan
Partai Amanat Nasional menyarankan agar Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden sebaiknya direvisi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Pemenangan Pemilu, Viva Yoga Mauladi mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa,...
Selengkapnya ...Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah dan DPR RI perlu membuka keran pembahasan revisi terhadap UU tentang Peradilan Militer yang sejak 2004 hingga sekarang dalam keadaan tanpa adanya pemecahan. Dewan Perwakilan...
Selengkapnya ...Aturan larangan ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 diminta untuk direvisi ulang. Pasalnya, perusahaan tambang belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan peraturan tersebut karena belum diajak bicara. Hal ini diungkapkan...
Selengkapnya ...Jadwal Kegiatan/Rapat
| Senin May 21, 2012 @08:00 - RPerpres tentang Cocoa |
| Selasa May 22, 2012 @08:00 - RUU tentang Bahan Kimia |
| Rabu May 23, 2012 @08:00 - RPP tentang Perikanan |
| Kamis May 24, 2012 @08:00 - RPP tentang Penenpatan Tenaga Kerja Indonesia |
| Selasa May 29, 2012 @08:00 - RPP tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia |
Jurnal dan Artikel Terbaru
Gabung di Komunitas
Rancangan Peraturan
Diskusi di Forum
Tim Ahli Cagar Budayatiery 8-5-2012 3:01 |
Re:Mohon Info Peraturan Kapolriabdillahrifai 2-5-2012 3:24 |
Kumpulan Peraturan Lapolriabdillahrifai 2-5-2012 3:13 |
permen no 7 tahun 2012putra_ 30-4-2012 13:33 |
Re: Lampiran Peraturanadmin 26-4-2012 12:20 |
Komentar Terbaru
- seluru keputusan dan undang-undang yg akan dikaji dan dirancankan mohon ses...
18 May 2012 - 22:18
Ditulis oleh Tino mote papua
Sudah ada RUU draft final yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara...
18 May 2012 - 19:01
Ditulis oleh Thalia Viranda- http://viagraricettamedica.com/#4315 viagra natur herb viagra senza ricetta...
18 May 2012 - 18:34
Ditulis oleh abossilkike - http://buycialisgen.com/#1610 buy generic cialis online uk Buy Cialis Gen c...
18 May 2012 - 13:24
Ditulis oleh buy cialis - http://cialispreiserez eptfrei.com/#1634 gunstiges cialis cialis preise ...
16 May 2012 - 17:21
Ditulis oleh Riskicirl
|
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar ... |
Pencarian
Link Terkait
Yang Online









![]() | Hari ini | 34922 |
![]() | Kemarin | 73030 |
![]() | Minggu ini | 501006 |
![]() | Minggu Lalu | 542980 |
![]() | Bulan ini | 1592242 |
![]() | Bulan Lalu | 2697307 |
![]() | Total | 71947536 |

















