No.

ASAL

PERIHAL

1.

DPRD Provinsi Sumatera Utara

Memberikan tanggapan atas 12 (dua belas) pertanyaan yang diajukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2.

DPRD Kabupaten Bantul

Memberikan tangggapan atas 2 (dua) Raperda :

1. Raperda tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul;
2. Raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

3.

DPRD Kabupaten Blitar

Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Semen Beku/Straw Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba di Kabupaten Blitar.

4.

DPRD Kota Batam

Raperda tentang Sistem Keamanan melalui Close Circuit Television (CCTV) di Objek Vital, Fasilitas Umum, dan Kawasan Tertentu di Kota Batam.

5.

DPRD Kabupaten Purwakarta

Raperda tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

6.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Memberi tanggapan atas permasalahan hukum tentang penyelesaian kasus Sdr. Agus Dwikarna.

7.

Bapak La Siama

Memberi tanggapan atas masalah hukum dari Bapak La Siama perihal penyegelan gedung SD Negeri 2 Batuatas Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

8.

DPRD Provinsi Jawa Timur

Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

9.

Lembaga Penelitian UNPAD

Memberikan tanggapan atas “Kegiatan Bioprospeksi di laut (Marine Bioprospecting) berdasarkan Hukum Internasonal dan pelaksanaannya di Indonesia".

10.

DPRD Kota Sukabumi

Raperda tentangPenataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

11.

Pemerintah Kota Binjai

Memberikan tanggapan atas 5 (lima) Raperda :

1. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan;
3. Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Raperda tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
5. Raperda tentang Pengaturan dan Pembinaan Bangunan Gedung.

12.

DPRD Kota Bontang

Memberikan tanggapan atas permasalahan yang diajukan oleh DPRD Kota Bontang mengenai Pancasila sebagai asas tunggal bagi Organisasi Masyarakat.

13.

DPRD Kab. Wonosobo

Memberikan tanggapan atas:

1. Raperda tentang Partisipasi dan Transparansi
2. Raperda tentang Standar Pelayanan Umum

14.

DPRD Kota Surakarta

Memberikan tanggapan atas permasalahan yang diajukan oleh DPRD Kota Surakarta mengenai pemberhentian antar waktu anggota DPRD.

15.

DPRD Kabupaten Wonosobo

1. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Raperda tentang Recana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wonosobo Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2025

16.

Pemerintah Kabupaten Cianjur

Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Beraklaqul Karimah

17.

Presiden Republik Indonesia (Tembusan atas Surat Forum Bersama Peduli Demokrasi Kabupaten Manggarai)

Tanggapan atas pernyataan sikap Forum Bersama Peduli Demokrasi Kabupaten Manggarai atas rencana Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

18.

Pemerintah Deli Serdang

Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pajak Luas dan Kemewahan/Penghiasan Kuburan.

19.

DPRD Kabupaten Sukabumi

1. Raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar”, dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

20.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

21.

DPRD Kabupaten Lebong

Tanggapan/Dukungan Pembentukan Kabupaten Lebong.

22.

Direktur Perancangan PP

Tanggapan atas permasalahan hukum dalam pembuatan Perdasus

23.

DPRD Kabupaten Agam

Tanggapan atas Raperda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

24.

DPRD Kabupaten Jombang

Tanggapan atas Raperda Dinas Penanaman Modal dan Pengelola Perizinan

25

Pemkab Tangerang

Menanggapi draft:

1. Raperda tentang Pengendalian dan Pelaksanaan Undian
2. Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Raperda tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
4. Raperda tentang Pajak Hiburan
5. Pengelolaan Sungai dan Drainase