Kilas Berita Hukum dan PUU

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah dan DPR RI perlu membuka keran pembahasan revisi terhadap UU tentang Peradilan Militer yang sejak 2004 hingga sekarang dalam keadaan tanpa adanya pemecahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2004--2009 pernah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (PM) bersama pemerintah. Namun, pembahasannya mengalami jalan buntu (deadlock), kata Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan ANTARA dari Semarang, Minggu.

Aturan larangan ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 diminta untuk direvisi ulang. Pasalnya, perusahaan tambang belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan peraturan tersebut karena belum diajak bicara.

Hal ini diungkapkan anggota komisi VI dari Fraksi PDIP Sukur Nababan dalam diskusi di Jakarta, Selasa (8/5).

Lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle (SMC) mengusulkan penghapusan pemberlakuan mekanisme tenaga alih daya (outsourcing) dalam sistem ketenagakerjaan bisa dilakukan dengan Peraturan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

"Praktik 'outsourcing' jelas tidak manusiawi dan melemahkan keberadaan buruh atau pekerja, selain tidak menjamin masa depan sekaligus mengabaikan hak-hak dasar untuk hidup layak," kata Ketua Dewan Direksi SMC Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa, terkait peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Pemerintah diminta menunda pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Tembakau. Pasalnya, RPP tersebut berpotensi mematikan industri rokok kretek dan membunuh budaya bangsa.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berpendapat sebaiknya RPP ditunda sampai pembahasan UU Pengendalian Tembakau di DPR disusun. Saat ini, menurut dia, pembahasan UU masih ditunda, karena masih dilakukan kajian-kajian akademik dari berbagai sisi.