Kilas Berita Hukum dan PUU

Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) meminta agar pembahasan terhadap RUU Perbankan dilakukan secara mendalam dan tidak tergesa-gesa serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

"Perlu dihindari inkonsistensi dengan UU lain seperti UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lainnya," kata Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono dalam seminar Revisi UU Perbankan: Sekedar Tambal Sulam atau Perumusan Ulang di Jakarta, Rabu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan secara substantif rencana pembubaran fraksi Dewan Perwakilan Rakyat ada benarnya. Namun, secara hukum ketatanegaraan, ia tidak yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK).

Menurut Marzuki, Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD memang harus ada perubahan mengenai pengurangan peran fraksi. Artinya ada batasan-batasan di mana peran fraksi itu berada.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian UU Konsumen dan UU Anti-Monopoli yang dimohonkan oleh pemilik mobil, Kokok Hadyanto, yang merasa dibohongi oleh bengkel jaringan Grup Astra Internasional.

"Duduk perkaranya saya sebagai konsumen Astra Internasional, mobil secara sengaja dibilang rusak dan disuruh mengganti onderdil sehingga hak asasi terlanggar," kata Kokok, saat menguraikan permohonannya dalam sidang MK Jakarta, Selasa.

Wacana untuk menjadikan perusahaan Umum Bulog sebagai badan penyangga sembako seyogianya telah tercantum dalam rancangan undang-undang tentang pangan.

Namun, dalam rapat terakhir tentang RUU Pangan antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah, belum ada titik temu soal badan penyangga sembako.