Rabu, 01 Agustus 2012
   
Text Size

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011

CetakSurel

Minggu, 31 Januari 2010 17:04

NO

RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

PEMRAKARSA
1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR/Komisi I

2.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

DPR/Komisi II

3.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

DPR/Komisi III

4.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DPR/Komisi III

5.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

DPR/Komisi IV

6.

 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

DPR/Komisi IV

7.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

DPR/Komisi IV

8.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

DPR/Komisi V

9.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

DPR/Komisi V

10.

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

DPR/Komisi V

11.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DPR/Komisi VII

12.

RUU tentang Jaminan Produk Halal.

DPR/Komisi VIII

13.

RUU tentang Kesetaraan Gender.

DPR/Komisi VIII

14.

 RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

DPR/Komisi VIII

15.

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama.

DPR/Komisi VIII

16.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

DPR/Komisi IX

17.

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

DPR/Komisi IX

18.

RUU tentang Tenaga Kesehatan.

DPR/Komisi IX

19.

RUU tentang Keperawatan.

DPR/Komisi IX

20.

RUU tentang Kebudayaan.

DPR/Komisi X

21.

RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional.

DPR/Komisi X

22.

RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi.

DPR/Komisi X

23.

RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

DPR/Komisi X

24.

RUU tentang Pengawasan Obat dab Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

DPR/Baleg

25.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPR/Baleg

26.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPR/Baleg

27.

 RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.

DPR/Baleg

28.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

DPR//Baleg

29.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

DPR/Baleg

30.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

DPR/Baleg

31.

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

DPR/Baleg

32.

RUU tentang Daerah Perbatasan.

DPR/Baleg

33.

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

DPR/Baleg

34.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DPR/Baleg

35.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

DPR/Baleg

36.

RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan.

DPR/Baleg

37.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

DPR/Baleg

38.

RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

PEMERINTAH/Badan Pertanahan Nasional

39.

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

PEMERINTAH/Kementerian Agama

40.

RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PEMERINTAH/Kementerian Dalam Negeri

41.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH/Kementerian Dalan Negeri.

42.

RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.

PEMERINTAH/Kementerian Dalam Negeri

43.

RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.

PEMERINTAH/Kementerian Dalam Negeri

44.

RUU tentang Desa.

PEMERINTAH/Kementerian Dalam Negeri

45.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

46.

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

47.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

48.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

49.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

50.

RUU tentang Perampasan Aset.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

51.

RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

52.

RUU tentang Hak Kekayaan Industri.

PEMERINTAH/Kementerian Hukum dan HAM

53.

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

PEMERINTAH/Kementerian Keuangan

54.

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

PEMERINTAH/Kementerian Keuangan

55.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.

PEMERINTAH/Kementerian Keuangan

56.

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah.

PEMERINTAH/Kementerian Keuangan

57.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

PEMERINTAH/Kementerian Keuangan

58.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

PEMERINTAH/Kementerian Keuangan

59.

RUU tentang Konvergensi Telematika.

PEMERINTAH/Kementerian Komunikasi dan Informatika.

60.

RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi.

PEMERINTAH/Kementerian Komunikasi dan Informatika.

61.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMERINTAH/Kementerian Komunikasi dan Informatika.

62.

RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

PEMERINTAH/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

63.

RUU tentang Perdagangan.

PEMERINTAH/Kementerian Perdagangan

64.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

PEMERINTAH/Kementerian Perhubungan

65.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

PEMERINTAH/Kementerian Perindustrian

66.

RUU tentang Rahasia Negara.

PEMERINTAH/Kementerian Pertahanan

67.

RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional.

PEMERINTAH/Kementerian Pertahanan

68.

RUU tentang Keamanan Nasional.

PEMERINTAH/Kementerian Pertahanan

69.

RUU tentang Keantariksaan.

PEMERINTAH/Kementerian Riset dan Teknologi/Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

70.

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


RUU Yang Terbuka untuk Dibahas

RUU KUMULATIF TERBUKA

1.

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.

2.

RUU tentang akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

3.

RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.

RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5.

RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA DARI PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2010 KE TAHUN 2011

NO

RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

PEMRAKARSA

1.

 RUU tentang Bantuan Hukum.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

2.

 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

3.

RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

4.

RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

DPR/Pembicaraan Tingkat I

5.

RUU tentang Mata Uang.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

6.

RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

7.

RUU tentang Penanganan Fakir Miskin.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

8.

RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

9.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

DPR/Pembicaran Tingkat I

10.

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

11.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

DPR/Pembicaraan Tingkat I

12.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

DPR/Pembicaraan Tingkat I
13. RUU tentang Intelijen. DPR/Pembicaraan Tingkat I
14. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. DPR/Harmonisasi
15. RUU tentang Komp[onen Cadangan Pertahanan Negara. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I
16. RUU tentang Keimigrasian. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I
17. RUU tentang Transfer Dana. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I
18. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I
19. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I
20. RUU tentang Akuntan Publik. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I
21. RUU tentang Informasi Geospasial. Pemerintah/Pembicaraan Tingkat I

Komentar  

 
#63 RUU Paten — aktris 18 Juli 2012 10:04
nyari-nyari tapi tak pernah ada.......... katanya sosialisasi..... tapi rakyat susah banget............. 2 tahun saya kepingin tahu seperti apa sih RUU nya.... muat dong biar bisa diakses publik... jangan hanya orang tertentu yang bisa dapetin RUU nya...............
Quote
 
 
#62 RE: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011 — aswani 18 Juli 2012 00:43
bikin UU sebaiknya yg berkualitas bukan malah ntar dipake oknum buat meras dimana2..
UU dibuat kek kejar tayang ajah, hidup dibuat semakin komplek dan sulit saja
Quote
 
 
#61 mana yang benar??????? — 18 Desember 2011 22:47
bapak pejabat yang mungkin tidak suka babat, saya mau nanya, kenapa dana dari pusat untuk guru yang belum sertifikasi sebesar 250 ribu perbulan selalu terlambat keluarnya, seperti sekarang thn 2011 tinggal beberapa hari lagi tetapi dana tersebut baru keluar untuk enam bulan.apa dari pusat lambat kirim ke daerah atau pejabat daerah yang lambat mencairkan kepada guru, mohon jawaban.
Quote
 
 
#60 tenaga honorer — 06 Desember 2011 18:20
Kapan PP terkait tenaga honorer ditandatangani Presiden?
Hati-hati BKN bekerja, banyak tenaga honorer siluman dan pesanan para Pejabat di Sultra. Terima kasih atas perhatiannya.
Quote
 
 
#59 RPP TENAGA HONORER — 01 Desember 2011 10:23
KAmi berharap pemerintah konsisten, terhadap apa yg telah disepakati di panja dengan komisi 2, tentang PP tenaga honorer 2011 segera di syahkan..
Quote
 
 
#58 RUU DESA — 18 November 2011 21:59
sejak DPR 2004-2009 blm turun tahta janjinya nich kado terakhir dari DPR yaitu mengesahkan UU DESA , sekarang DPR 2009-2014 sdh 3 tahun hilang lagi tuh RUU DESA ,persis bola ping-pong ktnya Pemerintah di DPR , ktnya DPR diPemerintah ,sdhlah nasib - nasib di desa
Quote
 
 
#57 PP honorer katagori 2 — 23 Oktober 2011 12:40
kapan PP honorer terbit..kami honorer katagori 2 mohon diangkat sudah mengabdi bertahu-tahu...
Quote
 
 
+1 #56 Perubahan PP48 thun 2005 kapan??? — 05 Oktober 2011 09:47
saya tenaga honorer ingin menanyakan kapan dterbitkan nya Perubahan PP 48 th 2005..??
sampai sekarang tgl 5 okt 2011 belum ad perkembangan yg signifikan...
mohon kepastian info dari bapak / ibu yg mengurus hal ini....terimakasih
Quote
 
 
+1 #55 Tenaga honorer — M. Hafiz 26 September 2011 14:27
mohon segera di terbitkan PP Honorer.kami sudah sangat lama menanti dan menunggu hal tersebut...
Quote
 
 
#54 RE: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011 — Victor Hutagalung,SH.,MHum 20 September 2011 03:19
sebenarnya, bukan hanya pelaksanaan atau aplikasi yang tidak maksimal... tetapi, peraturan yang dibuat itu sendirilah yang tidak "baik"... tidak aplikatif, atau tidak memperhatikan secara paripurna dampak dari lahirnya peraturan tersebut.. baik dan buruknya, yg harus dikaji secara komprehensif.
Quote
 
 
#53 Aturan yg banyak — Djoko purbo 19 September 2011 22:31
Banyak2 dibuat aturan tapi pelaksanaan dan aplikasinya tidak maksimal, mudah2an sih tidak
Quote
 
 
+2 #52 Tenaga Honorer Penuh Harap! — 17 Agustus 2011 23:21
mohon segera diterbitkan PP Tenaga Honorer,kami semua Tenaga Honorer Menunggu!
Quote
 
 
+1 #51 Oleh-Oleh — 16 Agustus 2011 10:20
Oleh-oleh yang cocok untuk tenaga honorer pada hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2011 apa ya yang Pantas...........yang dikenag sepanjang hayatnya...
Quote
 
 
+1 #50 PP HONORER SEGERA DITERBITKAN — 15 Agustus 2011 22:00
MOHON SEGERA PP TENAGA HONORER DITERBITKAN/ DISELESAIKAN!
Quote
 
 
+1 #49 RPP HONORER 2011 — bambang hermawan 12 Agustus 2011 23:46
Kapan RPP HONORER 2011 diSAHkan oleh PEMERINTAH RI ? REKAN REKAN KAMI YANG JADI SUKWAN/HONORER KATEGORI 2 INGIN SEGERA MENGETAHUI. BAGAIMANA PULA ISI DARI RPP TERSEBUT ?
Quote
 
 
+1 #48 bagaimana nasib gtt — 08 Agustus 2011 17:54
saya menjadi GTT Di SMKN 1 Pungging Mojokerto sejak tanggal 18 Agustus 2005, sekarang saya belum menjadi PNS,bagaimana nasib saya ini !
Quote
 
 
+1 #47 RE: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011 — 08 Agustus 2011 11:37
Quoting adye:
Ni PEMERINTAH PUSAT nga tau situasi daerah sudah bergejolak...jadi kami mohon agar RPP honorer segera di selesaikan secepatnya pak,bu. thanks

Quoting adye:
Ni PEMERINTAH PUSAT nga tau situasi daerah sudah bergejolak...jadi kami mohon agar RPP honorer segera di selesaikan secepatnya pak,bu. thanks


setuju...pemerintah pusat hendaknya turun ke daerah2 untuk melihat data tenaga honorer yang masih aktif bekerja.
Quote
 
 
#46 Revisi UU — 04 Agustus 2011 01:04
Setiap Tahun kerja DPR selalu saja refisi UU lantas kapan selesainya refisi terhadap UU, semakin banyak refisi semakin banyak juga kolusi dan korupsi, sebaiknya dikurangi refisi dan cari solusi.......
Quote
 
 
+1 #45 RPP Honorer — dedy aswan 03 Agustus 2011 10:47
mohon kepastian RPP honorer di daerah kabupaten pemekaran
Quote
 
 
+1 #44 SDM Honorer lebih tinggi — 03 Agustus 2011 07:49
dalam praktek kerja sehari-hari ternyata SDM Tenaga Honorer lebih baik. jadi memang pantas semua tenaga honorer segera diangkat menjadi PNS. mohon RPP tentang tenaga Honorer segera diselesaikan.
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.info
www.djpp.depkumham.go.id