Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan

Daftar RPP

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan

Tahun 2010

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	Kementerian Keuangan
2	RPP tentang Pinjaman Daerah	Kementerian Keuangan		RPP yang digunakan sebagai bahan pembahasan adalah draf (hard copy) yang dilampirkan bersamaan dengan surat penyampaian permohonan pengharmonisasian dari Menteri Keuangan.
3	RPP tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Pemerintah	Kementerian Keuangan
4	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Depsos
5	RPP tentang Penjagaan Laut dan Pantai	Kementerian Perhubungan
6	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Hasil Rapat tgl 8-1-2010
7	RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan makanan	Kementerian Keuangan		Hasil Rapat tgl 18-1-2010
8	RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan		hasil rapat tgl 21 jan 2010
9	RPP Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kementerian Keuangan
10	RPP tentang Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan
11	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Kementerian Keuangan
12	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (bandar udara depati amir-bangka provinsi bangka belitung dan bandar udara sultan tahta jambi)	Kementerian Keuangan
13	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (bandar udara husein sastranegara bandung, bandar udara supadio pontianak, dan bandar udara sultan mahmud badarudin II palembang)	Kementerian Keuangan
14	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Kementerian Keuangan
15	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuan Indonesia I	Kementerian Keuangan
16	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Kementerian Keuangan
17	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV	Kementerian Keuangan
18	RPP Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup
19	RPP Das Terpadu	Kementerian Kehutanan
20	RPP tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah dan RPP tentang tata cara penerimaan hibah (gabungan)	Kementerian Keuangan		Hasil rapat tanggal 9 maret 2010

Tahun 2009

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN

Tahun 2008

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	Departemen Hukum dan HAM		Draft Final Yang Disampaikan Ke Presiden
2	RPP Tentang Pemberian Kompensi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban	Departemen Hukum dan HAM		Draft Juni 2008
3	RPP Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah	Departemen Keuangan		Draft April 2008
4	RPP Tentang Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Departemen Keuangan		Draft April 2008

Tahun 2007

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah	Departemen Dalam negeri		Draft Januari 2007
2	RPP Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat	Departemen Dalam Negeri

Tahun 2006

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah	Departemen Dalam Negeri		Draft Nopember 2006

Tahun 2005

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	Departemen Hukum dan HAM
2	RPP Tentang RPP Tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan, Pemberian Kewarganegaraan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan)	Departemen Hukum dan HAM
3	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Narkotika			Draft Desember 2005
4	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas

Tahun 2004

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma
2	RPP Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Komentar

-1 #1 RPP honorer 2010 — Dedi,SH 20 Maret 2010 07:07

Kapan RPP honorer 2010 bisa kami baca diwebsite ini???kami menunggu kepastian hukum dengan nasib para honorer yang benar2 bekerja untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara.terimakasih

Quote

#2 RPPTP-PNS 2010 — ACHIM 05 April 2010 10:37

Untuk RPP Tambahan Penghasilan PNS-Kementrian Dalam Negeri, hendaknya memenuhi asas keadilan; tidak seperti yang selama ini sedang berjalan di daerah: Rajin malas/ Goblog pinter podo ae alias sama aja (ingat pesan Gus Dur).

Quote

#3 RPP tentang Insentif Pajak Daerah — ACHMAD SUTIONO 04 May 2010 14:42

Mohon kiranya RPP tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah sbg tindak lanjut UU No. 28 Tahun 2009 ttg PDRD segera dibahas. Kondisi ini terkait motivasi aparatur dalam kegiatan pemungutan pajak daerah & retribusi daerah.

Quote

#4 RPP HONORER — gunadi 07 May 2010 21:50

tolong rpp honorer 2010 agar bisa di tampilkan, biar semua tenaga honorer di pelosok tanah air bisa sedikit bernapas lega. terima kasih atas tanggapannya

Quote

#5 RPP tentang Insentif Pajak Daerah — YOEDI 10 May 2010 22:38

Mohon dengan sangat RPP tentang Insentif Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari amanat UU 28 Tahun 2010 segera dibahas dan disyahkan

... Itu motivasi kami sebagai aparat pelaksana pemungut pajak daerah. terima kasih atas perhatiannya.

Quote

#6 honorer — samsul hidayat 14 May 2010 06:36

tolong daftar database tenaga honorer bkn tahun 2010 untuk segera ditampilkan.trima kasih.

Quote

#7 Insentif rasional dan proporsional — Dady 18 May 2010 13:26

Urun rembug tentang insentif pajak daerah :
1. Sebaiknya insentif diberikan secara rasional dan proporsional artinya semakin kebawah semakin besar prosentasenya dimana petugas pemungut yang langsung berhadapan dengan WP berhak untuk mendapatkan lebih;
2. Sebaiknya diberikan dalam dua tahap/cara :
Pertama Insentif sebagai tambahan biaya hidup, mengingat para petugas pemungut kebanyakan dari luar daerah, sehingga biaya hidup menjadi ganda, diberikan setiap bulan; Kedua sebagai motivasi pencapaian target diberikan setiap triwulan sesuai kinerja yang dicapainya.

Quote

#8 download — Carlo Nainggolan 21 May 2010 00:00

apakah draft RPP yang di publish ini dapat di download? jika memungkinkan akan sangat berguna dalam rangka partisipasi publik dan proses konsultasi publik agar regulasi yang dihasilkan dapat benar-benar partisipatif dan informatif.
rasanya tidak berlebihan. bukankah good governance juga mengatur tentang transparansi?

Quote

#9 download RPP — abdul rachim 01 Juni 2010 11:37

kenapa RPP yang ada disini sebagaian besar tidak bisa di download, padahal RPP tersebut sangat penting buat kami yang ada didaerah sebagai bahan referensi dalam penyusunan perda. apakah RPP yang ada itu hanya berupa pajangan saja.

Quote

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan

Komentar

Kirim Komentar

Link Terkait:

Gabung di Komunitas

Jurnal dan Artikel

Standar Pelayanan

Rancangan Peraturan

Legi-Aktifitas

Kegiatan Lain

Perda yang Baru diUpload

Info Fungsional Perancang

Litigasi:

Seputar Prolegnas

Galeri Kegiatan

Pembahasan RUU di DPR-RI