Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Pembahasan 2010

Prioritas 2010

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Pembahasan 2010

Minggu, 31 Januari 2010 17:04

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)	PEMRAKARSA
1	RUU tentang Intelijen	DPR
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR
4	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR
5	RUU tentang Kelautan	DPR
6	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman	DPR
8	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR
10	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
13	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR
14	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR
15	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DPR
17	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional	DPR
18	RUU tentang Keperawatan	DPR
19	RUU tentang Gerakan Pramuka	DPR
20	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
21	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR
22	RUU tentang Mata Uang	DPR
23	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
27	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR
28	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	DPR
30	RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	DPR
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	DPR
32	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
33	RUU tentang Konvergensi Telematika	PEMERINTAH
34	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	PEMERINTAH
35	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	PEMERINTAH
36	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH
37	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH
38	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	PEMERINTAH
39	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	PEMERINTAH
41	RUU tentang Keimigrasian	PEMERINTAH
42	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
43	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH
44	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	PEMERINTAH
45	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	PEMERINTAH
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH
47	RUU tentang Keantariksaan	PEMERINTAH
48	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
49	RUU tentang Transfer Dana	PEMERINTAH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH
51	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH
52	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH
53	RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
55	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	PEMERINTAH
56	RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan	PEMERINTAH
57	RUU tentang Informasi Geospasial	PEMERINTAH
58	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	PEMERINTAH
59	RUU tentang Desa	DPR
60	RUU tentang Hortikultura	DPR
61	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR
62	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1995 tentang Bank Indonesia.	DPR diserahkan ke Pemerintah
63	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR diserahkan ke Pemerintah
64	RUU tentang Perubahanatas UU No. 49/PRP/1960 tentang PUPN menjadi RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	DPR diserahkan ke Pemerintah
65	RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR
66	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
67	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
68	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah
69	RUU tentang Akuntan Publik	Pemerintah
70	RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pemerintah

RUU Yang Terbuka untuk Dibahas

RUU KUMULATIF TERBUKA
1	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Catatan:
Prioritas pembahasan 2010 yang semula berjumlah 58 RUU + RUU Kumulatif Terbuka, berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 119/TIMP/II/2009-2010 ditambah 12 (dua belas) RUU, sehingga menjadi 70 RUU + RUU Kumulatif Terbuka.

Adapun 12 RUU yang ditambahkan adalah:

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)	PEMRAKARSA
1	RUU tentang Desa	DPR
2	RUU tentang Hortikultura	DPR
3	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR
4	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1995 tentang Bank Indonesia	DPR diserahkan ke Pemerintah
5	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR diserahkan ke Pemerintah
6	RUU tentang Perubahan UU No. 49/PRP/1960 tentang PUPN menjadi RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	DPR diserahkan ke Pemerintah
7	RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR
8	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
9	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
10	RUU tentang Perubahan atas UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik	Pemerintah
11	RUU tentang Akuntan Publik	Pemerintah
12	RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pemerintah

Komentar

#12 Tertib — 06 November 2010 18:24

Setuju pendapat pak mahfud. Kepada anggota dewan yang terhormat untuk tertib mematuhi prioritas prolegnas 2010-2014.

Quote

#11 ruu kades — 21 Oktober 2010 21:44

adalah sebuah keharusan apabila bangsa ini ingin besar maka segera mengesahkan RUU DESA.karena Desa adalah kelembagaan ditatanan greesruoad yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.sehingga apa yang dituangkan dalam RUU DESA.benar-benar suara rakyat yang berimplikasi pada keberadaan bangsa dan negara ini.cepat atau lambat pasti akan terjadi.

Quote

#10 RUU Desa — 21 Juni 2010 15:51

saya apatis RUU Desa akan dibahas tahun ini sebab tahun 2009 DPR mlas membuat Undang2, yang difikirkan apa RUU ada anggaranya.

Quote

#9 RE: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Pembahasan 2010 — 15 Juni 2010 17:29

UU tentang Pramuka dong... masalah pendidikan generasi muda kok belum di bahas bung.... Ekonomi kerakjatan nasional

Quote

#8 Jumlah RUU dan RPP di Ditjen PP — 03 Juni 2010 13:15

Berapa jumlah RUU dan RPP Ditjen PP yang sedang dikerjakan untuk tahun 2010 -2014? lalu bagaimana pembahasan RUU dan DIM sampai dimana? sudah adakah judul RUU dan RPP serta DIM untuk tahun 2011?

Quote

+1 #7 RUU KUHP — 17 May 2010 12:19

Sejak jaman dulu sampe sekarang masih saja RUU KUHP kapan disahkan DPR???? Massa DPR sudah berganti berkali-kali masih saja RUU KUHP, emangnya DPR tidak menyentuh RUU KUHP ya???? Kalau memang DPR tidak mampu membuat KUHP serahkan saja sama ahlinya, biar tidak jadi konsep terus bosen aku dengar tiap kali lihat RUU KUHP masih konsep sudah beberapa tahun.

Quote

#6 RUU PROTOKOL — 10 May 2010 08:30

RUU protokol versi tgl 18/01/2010 untuk diperbaiki terutama pasal 5 Bab III bagian kesatu tentang pejabat negara huruf E. dalam pasal tersebut salah satu kategori pejabat negara disebutkan "Ketua dan Hakim Mahkamah Agung". hal ini seharusnya dilengkapi menjadi "Ketua dan Hakim Mahkamah Agung serta Ketua dan Hakim pada seluruh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung" karena berdasarkan UU No.48 tahun 2009 pasal 31 ayat 1 Pasal "Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung." supaya terjadi sinkronisasi peraturan perundangan

Quote

#5 RUU keimigrasian — 24 April 2010 20:47

RUU keimigrasian terus menjadi prioritas sejak tahun 2006, tapi tidak pernah selesai. Padahal RUU ini penting untuk memberikan tenaga untuk Imigrasi dalam menghadapi teroris yang berasal berkewarganegar aan asing.

Quote

#4 RE: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Pembahasan 2010 — Aliamsyah 22 April 2010 15:07

Quoting nurul yatim:

Apa yang telah di janjikan Budiman (anggota dewan dari PDI-P) dan mendagri hanya bualan saja, terbukti RUU tersebut tidak ada dalam prioritas Prolegnas tahun 2010. kami akan mengerhkan kepala desa dan perangkat desa seindonesia untuk berangkat kejakarta lagi dan mencetuskan gerakan mogok desa by. paguyuban kades Gresik

RUU ttg Desa masuk dalam Prioritas Tambahan

Quote

#3 RE: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Pembahasan 2010 — Aliamsyah 22 April 2010 14:21

Benar Pak Refly, data yang baru (RUU Prioritas Tambahan) belum sempat diupload sekarang telah kami upload/ganti dengan yang baru, terima kasih atas koreksinya.

Quote

#2 Kurang Lengkap — 22 April 2010 11:03

Kalau tidak salah, prioritas 2010 kini berjumlah 70 RUU. Yang tercantum di sini masih 58 + 5 = 63 RUU. Mana yang tujuh lagi? Mohon kalau bisa dilengkapi. Salam.

Quote

#1 RUU Desa — 04 Maret 2010 08:38

Apa yang telah di janjikan Budiman (anggota dewan dari PDI-P) dan mendagri hanya bualan saja, terbukti RUU tersebut tidak ada dalam prioritas Prolegnas tahun 2010. kami akan mengerhkan kepala desa dan perangkat desa seindonesia untuk berangkat kejakarta lagi dan mencetuskan gerakan mogok desa by. paguyuban kades Gresik

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Pembahasan 2010

Komentar

Kirim Komentar

Link Terkait:

Gabung di Komunitas

Jurnal dan Artikel

Standar Pelayanan

Rancangan Peraturan

Legi-Aktifitas

Kegiatan Lain

Perda yang Baru diUpload

Info Fungsional Perancang

Litigasi:

Seputar Prolegnas

Galeri Kegiatan

Pembahasan RUU di DPR-RI