Kegiatan Pembahasan RUU di DPR RUU ttg Penetapan Perpu Pengangkatan Ketua KPK Ditolak Komisi III
Selasa, 02 Maret 2010 22:15
Rapat Kerja Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) dengan Komisi III DPR-RI untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diselenggarakan pada hari ini (Selasa, 2 Maret 2010) memutuskan untuk menolak Perpu yang menjadi dasar pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK. Dari fraksi-fraksi di Komisi III, sebanyak 7 (tujuh) fraksi menolak dan 2 (dua) fraksi menerima, fraksi yang menerima adalah fraksi Demokrat dan PKB. Penolakan terhadap RUU penetapan Perpu tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR-RI yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 4 Maret 2010 mendatang.
Menurut salah seorang anggota DPR dari Fraksi PKS diperoleh keterangan bahwa setelah penolakan ini selanjunta Presiden pasti akan segera mengeluarkan Kepres untuk menarik kembali Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Plt Pimpinan KPK. Sementara, pimpinan Komisi III, Aziz Syamsuddin mengatakan penolakan terhadap RUU penetapan Perpu tersebut menandakan bawah DPR menolak Perpu tersebut untuk ditetapkan sebagai Undang-undang.
Seperti diberitakan sebelumnya, SBY menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) soal penunjukan Plt Pimpinan KPK pasca kosongnya tiga kursi Pimpinan KPK. Sebagaimana diketahui bahwa kekosongan Pimpinan KPK terjadi setelah polisi menetapkan tiga Pimpinan KPK sebagai tersangka dalam beberapa kasus hukum. Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Sementara itu, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan suap.
Komentar
RSS feed for comments to this post.