Rekapitulasi dan Ringkasan Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2010 Di Mahkamah Konstitusi

Litigasi di MK

Kamis, 24 Juni 2010 09:42

Rekapitulasi Dan Ringkasan Putusan

Pengujian Undang-Undang Tahun 2010 Di Mahkamah Konstitusi

NO	REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	PUTUSAN/KETETAPAN	KETERANGAN
1	1/PUU-VIII/2010 6 Januari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) - Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM)		11 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah
2	2/PUU-VIII/2010 6 Januari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PT. Rezeki Murni, dkk		7 April 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah
3	3/PUU-VIII/2010 18 Januari 2010	Pengujian Pasal 1 Angka 4,7, dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)		8 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah
4	4/PUU-VIII/2010 25 Januari 2010	Pengujian Pasal 59 ayat (5) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Drs. Herman HN. MM	Tanggal 20 April 2010, putusan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Download Ringkasan Putusan:
5	5/PUU-VIII/2010 29 Januari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	Anggara S.H, dkk		4 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (OS)
6	6/PUU-VIII/2010 1 Februari 2010	Pengujian Pasal 30 Ayat (3) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	Darmawan, MM		14 April 2010 PANEL Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (OS)
7	7/PUU-VIII/2010 1 Februari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DR. Bambang Supriyanto, S.H.,M.H,dkk		5 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
8	8/PUU-VIII/2010 8 Februari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat	DR. Bambang Supriyanto, S.H.,M.H,dkk		5 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
9	9/PUU-VIII/2010 22 Februari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum	Tanggal 25 Maret 2010, ketetapan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
10	10/PUU-VIII/2010 23 Februari 2010	Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)]	- Muh. Burhanuddin, SH - Rachmat Jaya, S.H.,M.H		6 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
11	11/PUU-VIII/2010 24 Februari 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	Tanggal 18 Maret 2010, putusan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata,“Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi: Pasal 93 Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Pasal 94 *(1)* Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. *(2)* Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Pasal 95 Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota. Menyatakan kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata, “Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;	Download Ringkasan Putusan:
12	12/PUU-VIII/2010 1 Maret 2010	Pengujian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Misran, S.Km., dkk		16 Juni 2010 PLENO Mendengarkan ket Ahli dari Pemohon
13	13/PUU-VIII/2010 2 Maret 2010	Pengujian Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Menggangu Ketertiban Umum	Muhammad Chozin Amirullah, S.PI., dkk		15 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon
14	14/PUU-VIII/2010 4 Maret 2010	Pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Doni Istyanto Hari Mahdi	Tanggal 3 Juni 2010, putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Download Ringkasan Putusan:
15	15/PUU-VIII/2010 4 Maret 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Nanang Sukirman, dkk	Tanggal 7 Mei 2010, putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima	Download Ringkasan Putusan:
16	16/PUU-VIII/2010 9 Maret 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Herry Wijaya		6 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
17	17/PUU-VIII/2010 23 Maret 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	- Muh. Burhanuddin, S.H. - Rachmat Jaya, S.H.,M.H		18 Mei 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan DPR, Pemerintah, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
18	18/PUU-VIII/2010 24 Maret 2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	H. Huzrin Hood, S.H	Tanggal 20 April 2010, putusan: Menyatakan seluruh permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Download Ringkasan Putusan:
19	19/PUU-VIII/2010 29 Maret 2010	Pengujian Materiil Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Drs. H.M. Bambang Sukarno		2 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah
20	20/PUU-VIII/2010 30 Maret 2010	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum	Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), dkk		15 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon
21	21/PUU-VIII/2010 5 April 2010	Pengujian Pasal 303 Ayat (1), (2), (3), Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5] dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Suyud, dkk		23 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
22	22/PUU-VIII/2010 6 April 2010	Pengujian Pasal 268 Ayat (1) dan Penjelasannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Yusri Ardisoma Bin Urdiman		17 Mei 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
23	23/PUU-VIII/2010 6 April 2010	Pengujian Pasal 184 ayat (4)UU No. 27 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 23 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	M. Farhat Abbas, S.H., M.H.		17 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
24	24/PUU-VIII/2010 13 April 2010	Pencabutan Konstitusionalitas Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina	Drs. Eddy Sadeli, S.H	Tanggal 31 Mei 2010, putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Download Ringkasan Putusan:
25	25/PUU-VIII/2010 13 April 2010	Pengujian Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1)UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Fatriansyah, dkk		19 Mei 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
26	26/PUU-VIII/2010 13 April 2010	Pengujian Pasal 184 ayat (4)UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Lily Chadidjah Wahid, dkk		17 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon
27	27/PUU-VIII/2010 22 April 2010	Pengujian Pasal 218 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Sefriths E. D. Nau		29 Juni 2010 PLENO Mendengarkan Keterangan KPU Pusat dan KPU Timor Tengah Selatan
28	28/PUU-VIII/2010 28 April 2010	Pengujian Materiil Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Dr. Y. B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN., dkk		7 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
29	29/PUU-VIII/2010 3 Mei 2010	Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Drs. H. Dadang S. Muchtar		4 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
30	30/PUU-VIII/2010 6 Mei 2010	Pengujian Materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI); 2. Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (Astrada) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		7 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
31	31/PUU-VIII/2010 6 Mei 2010	Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	H. Khairul Efendi, S.E		7 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
32	32/PUU-VIII/2010 12 Mei 2010	Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),dkk		14 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
33	33/PUU-VIII/2010 12 Mei 2010	Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	HB. Paliudju		14 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
34	34/PUU-VIII/2010 31 Mei 2010	Pengujian Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Nurtanto Wisnu Brata, dkk		21 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
35	35/PUU-VIII/2010 31 Mei 2010	Pengujian Pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Tami Anshar Mohd Nur		16 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
36	36/PUU-VIII/2010 2 Juni 2010	Pengujian Pasal 235 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Dolfie Daniel Angkouw		15 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
37	37/PUU-VIII/2010 2 Juni 2010	Pengujian Pasal 29 huruf d dan e UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	M. Farhat Abbas		17 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
38	38/PUU-VIII/2010 3 Juni 2010	Pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Lily Chadidjah Wahid		21 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
39	39/PUU-VIII/2010 3 Juni 2010	Pengujian Pasal 229 angka 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	O.C. Kaligis		17 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
40	40/PUU-VIII/2010 10 Juni 2010	Pengujian Pasal 63 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	H. Aziz Bestari		18 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
41	41/PUU-VIII/2010 10 Juni 2010	Pengujian Materiil Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang PHukum Acara Pidana, Pengujian Materiil Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.	Drs. Chairulhadi		25 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
42	42/PUU-VIII/2010 16 Juni 2010	Pengujian Materiil Pasal 10, ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Komjen. Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc.		25 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
43	43/PUU-VIII/2010 16 Juni 2010	Pengujian Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	M. Husain Umajohar		30 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan.
44	44/PUU-VIII/2010 17 Juni 2010	Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e dan Pasal 58 huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	Vonnie Anneke Panambunan		30 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan
45	45/PUU-VIII/2010 17 Juni 2010	Pengujian Pasal 12 huruf k UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Dr. Muhammad Abduh Zen, M.Hum		30 Juni 2010 PANEL Pemeriksaan Pendahuluan

Rekapitulasi dan Ringkasan Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2010 Di Mahkamah Konstitusi

Link Terkait:

Gabung di Komunitas

Jurnal dan Artikel

Standar Pelayanan

Rancangan Peraturan

Legi-Aktifitas

Kegiatan Lain

Perda yang Baru diUpload

Info Fungsional Perancang

Litigasi:

Seputar Prolegnas

Galeri Kegiatan

Pembahasan RUU di DPR-RI