
DPR dan Pemerintah sepakat mengoptimalkan pembahasan UU sehingga tercapai target program legislasi Nasional (Prolegnas) bersama. Disepakati yang yang menjadi prioritas yakni pembahasan tiga Undang-undang pada tahun ini yaitu RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), RUU Otoritas Jasa Keuangan, dan RUU Intelijen.
Untuk RUU Intelijen, Presiden perlu segera disahkan untuk bisa mengantisipasi dan mencegah kejahatan serius yang mengancam keamanan negara. Namun, harus dipastikan beleid itu tak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Selain ketiga beleid tersebut, kata Yudhoyono, pemerintah dan parlemen juga sepakat bakal segera menuntaskan Undang-undang Pertanahan. Bersama beleid Badan Jaminan Sosial dan Otoritas Keuangan, aturan tersebut bakal memastikan pembangunan ekonomi bergerak, sementara rakyat terlindung dari perilaku yang melanggar keadilan.
Pemerintah dan parlemen juga menyepakati akan menggencarkan komunikasi informal jika ada pembahasan undang-undang yang menemui jalan buntu. SBY mencontohkan, jika dari sepuluh hal yang dibahas dalam suatu beleid sebagian besar sudah beres namun ada satu yang mengganjal, harus dicarikan jalan keluarnya, bahkan jika diperlukan melakukan komunikasi informal.
"Masa tersandera seminggu, dua minggu, atau sebulan? Kita sepakat lakukan komunikasi tingkat informal sampai Presiden dan Wakil Presiden, dan pimpinan Dewan untuk dicarikan solusinya,” jelas Presiden.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan DPR dan pemerintah sepakat mengoptimalkan pembahasan RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I. Menurutnya, Dewan bersama pemerintah juga akan mengoptimalkan, memperbaiki mekanisme dan tata cara pembahasan RUU sejak awal sehingga pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah tidak menimbulkan permasalahan berikutnya.
Ia menambahkan, DPR sepakat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta terus konsisten terhadap hasil pemekaran daerah. "Kita menyepakati dan segera menyempurnakan aturannya, serta menyiapkan grand desain yang diperuntukkan jangka panjang," jelasnya.
Sumber: mediaindonesia
Link Terkait:
- Kekuasaan DPR, Pendulum Reformasi?
- Kualitas UU Buruk Karena DPR Tidak Paham Hukum
- Ketua DPR Target 35 RUU Diselesikan di 2010
- DPR Lemah, UU Disusupi Asing
- PSHK: UU 27/2009 Lemah Atur Akuntabilitas BURT
- Jalan-jalan DPR ke Luar Negeri Buat Pembahasan RUU Terhambat
- DPR Studi Banding Mata Uang ke Swiss
- Pembahasan RUU Lamban, Baleg DPR tidak Mau Disalahkan
- Kunker di Tengah Bencana Perlu UU
- Komisi II DPR Optimis UU Politik Tuntas 2011
- Inilah 71 RUU prioritas DPR di 2011
- DPR Cuma Menghasilkan 14 UU
- DPR: Panja Pemberantasan Mafia Pajak untuk Penguatan Institusi Hukum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR
- DPD Sewot Tak Diajak Bahas RUU Keistimewaan DIY
- Ahli: UU Pemilu inskonstitusional bagi calon PNS
- DPR Menargetkan Sahkan 20 RUU
- DPR Studi Banding Lagi
- Pascareses, belum Ada RUU Baru ke DPR
- Reses Berakhir, DPR Target Sahkan 17 RUU
- Pembahasan RUU Hukum di Baleg Rawan Konflik Kepentingan
- Hari Ini DPR Sahkan Perubahan UU Mahkamah Konstitusi