Rabu, 23 Juni 2010
   
Text Size

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Direktorat Fasilitasi Perda Tahun 2008

KONSULTASI LANGSUNG

NO.

TGL

LEMBAGA/INSTANSI

PERIHAL

FILE

1.

11-2-2008

DPRD Kab. Agam

Konsultasi Pansus DPRD Kab. Agam tentang Raperda SOTK.


2.

12-2-2008

DPRD Kab. Banyuasin

Konsultasi Pansus II DPRD Kab. Banyuasin tentang Raperda SOTK

3.

6-3-2008

DPRD Kab. Sawahlunto/Sijunjung

Konsultasi dalam rangka penyusunan SOTK

4.

18-3-2008

DPRD Kab. Nganjuk

Konsultasi terkait permasalahan pelaksanaan Undang-Undang di daerah

5.

25-3-2008

DPRD Kab. Pasaman

Kunjungan kerja Pansus Larangan Minuman Beralkohol DPRD Kab. Pasaman

6.

27-3-2008

DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah

Mohon penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

7.

9-4-2008

DPRD Kota Bandung

Audiensi dan Konsultasi Permasalahan di Daerah

8.

15-4-2008

Sekda Kota Yogyakarta

Konsultasi PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9.

29-4-2008

DPRD Lampung Timur

Klarifikasi Pandangan mengenai Plt. Sekretaris DPRD

10.

12-5-2008

DPRD Kaur Bengkulu

Pemberitahuan untuk konsultasi Raperda Penyertaan Modal pada PT. BPD

11.

21-5-2008

Pemkab Sambas

Konsultasi Raperda Politeknik Terpikat Sambas

12.

3-6-2008

DPRD Kota Tangerang

Konsultasi Raperda inisiatif DPRD

13.

30-5-2008

Pemprov. Sultra

Konsultasi/Audensi

14.

4-6-2008

DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah

Konsultasi mengenai hak interpelasi dan hak angket.

15.

5-6-2008

 

DPRD Kota Bandung

Konsultasi/Raperda ttg Penyusunan Sewa Sarana Rehabilitas dapat dengan opsi Kepemilikan

16.

17-6-2008

DPRD Kab. Blitar

Konsultasi:

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Alokasi Dana Desa;
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa;
  4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan; dan
  5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

17.

24-6-2008

DPRD Kab. Lebong

Konsultasi mengenai permasalahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD

18.

10-7-2008

DPRD Kota Surabaya

Konsultasi mengenai penyusunan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok

19.

18-7-2008

DPRD Kab. Solok

Konsultasi pelaksanaan Perda Kab. Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dan beberapa permasalahan di Daerah

20.

24-7-2008

DPRD Provinsi Banten

Konsultasi Permasalahan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Minimal

21.

10-10-2008

DPRD Kab. Tanah Laut

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah.

 

22.

22-10-08

Pemkot Bogor

Rapat Konsultasi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan

23.

10-11-2008

DPRD Provinsi Banten

Konsultasi permasalahan seputar pembentukan dan penanaman modal Perusahaan Daerah Banten Global Development.

24.

13-11-2008

Pemkab Kotabaru

Konsultasi beberapa permasalahan di Daerah:

  1. Perda-Perda yang dibatalkan;
  2. Revisi pengaturan di bidang Pertanahan khususnya UU Pokok Agraria; dan
  3. Penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

 

25.

21-11-2008

DPRD Kota Bontang

Konsultasi penyusunan Raperda Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah

 

26.

24-11-2008

DPRD Kota Surakarta

Konsultasi mengenai permasalahan hukum di daerah

 

27.

26-11-2008

DPRD Kabupaten Ponorogo

Konsultasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dan permasalahan di Daerah.

28.

30-11-2008

DPRD Kabupaten Agam

Konsultasi mengenai penyusuan Raperda tentang Nagari

29.

19-12-2008

Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Konsultasi beberapa permasalahan hukum di daerah.

 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.info
www.djpp.depkumham.go.id