Ini untuk contoh postingan:

Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Kata Kunci: Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Yang dimaksud dengan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, artinya putusan itu tidak dapat dirubah lagi [melalui upaya-upaya hukum biasa].

Peninjauan Kembali + Upaya Hukum Istimewa
Dalam hukum acara [perdata atau pidana] ada upaya hukum yang bernama lembaga peninjauan kembali, yang bermaksud hendak merubah putusan yang tidak dapat dirubah lagi.

Nah disinilah letak ke-istimewaaannya dimana upaya peninjauan kembali bermaksud merubah isi suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena melalui lembaga PK terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali via Mahkamah Agung.


Dalam Hukum Perdata
Pengertian : meninjau kemabaliputusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum etap. Peninjauan kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dasar hukumnya dalam UU NO 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU NO 4 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 14 Tahun 1985.

Tenggat waktu peninjauaan kembali adalah 180 hari.

Yang berhak mengajukannya : Para pihak yang berperkara. Ahli warisnya. Wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Alasan–alasan mengajukan PK Menurut Pasal 67 UU No 14 Tahun 1985 Apabila putusan didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasrkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Apabila setelah perkara diputus ditemukan alat-alat bukti yang bersifat menentukan yang waktu diperiksa pada tingkat sebelumnya tidak ditemukan. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Putusan PK Permohonan peninjaan kembali tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pemohon terlambat mengajukan PK, dll syarat formal tidak terpenuhi. Permohonann PK ditolak apabila permohonannya tidak beralasan atau tidak memenuhi Pasal 67 UU NO 14 Tahun 1985.

Permohonan PK dikabulkan apabila alasan-alasan PK sesuai dengan Pasal 67 UU No 14 Tahun 1985. Dalam hal ini Mahkamah Agung akan membatalkan putusan sebelumnya dan selanjutkan memeriksa dan memutus sendiri. Derdenverzet Pengertian : upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikannya. Dilakukan dalam hal penyitaan. Derdenverzet dapat dilakukan sebelum barang-barang yang disita dilelang jika telah dilakukan maka upayanya adalah mengajukan gugatan.