RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamis, 15 Juli 2010 14:22

Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang telah disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI kepada Presiden dengan Surat Nomor M.HH.PP.02.03-05 tanggal 15 januari 2010.

download Draf RUU || Penjelasan

TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN
15 Januari 2010	Menteri Hukum dan HAM menyampaikan surat kepada Presiden	Nomor Surat M.HH.PP.02.03-05
26 Januari 2010	Menteri Sekretaris Negara mengirimkan kembali RUU tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI	Nomor Surat B-107/M.sesneg/D-4/01/2010
	Menteri Keuangan dimintakan paraf pada tiap lembar RUU
	RUU yang telah diparaf Menteri Keuangan telah disampaikan kembali kepada Menteri Sekretaris Negara (dismpaikan melalui Menteri Keuangan)
18 Februari 2010	Presiden telah menyampaikan RUU tersebut kepada Pimpinan DPR RI	Nomor R.13/Pres/02/2010 dengan menunjuk Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Keuangan untuk mewakili Presiden
	untuk memperlancar pembahasan RUU tersebut di DPR RI, Menteri Hukum dan HAM RI membentuk Tim Inti dan Tim Asistensi Pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR RI
5 Mei 2010	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memasuki tahap pembicaraan tingkat I yakni pembacaan Keterangan Presiden serta Pandangan Fraksi mengenai RUU.
17 Juni 2010	Rapat Kerja Pansus bersama Menteri Hukum dan HAM RI
28 Juni s/d 1 Juli 2010	Rapat Panja Menyepakati DIM RUU berjumlah 502 DIM DIM tetap berjumlah 330 DIM DIM redaksional berjumlah 84 DIM DIM Substansi atau dihapus berjumlah 74 DIM Penambahan DIM substansi berjumlah 14 DIM
20 s/d 22 Agustus 2010	Pembahasan bahan Timus.
25 Agustus 2010	Pembahasan bahan Timus.
1 s/d 3 September 2010	Rapat Tim Sikronisasi.
29 September 2010	Pembahasan laporan Timus dan Timsin ke Panja.
5 Oktober 2010	Rapat Paripurna Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komentar

#1 RE: RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang — stenly kalengkian 16 Juli 2010 10:48

saya rasa pemberian kewenangan penyidikan kepada PPATK tidak perlu tapi hanya kewenangan penyelidikan. kewenangan penyidikan sebaiknya diberikan kepada badan-badan penyidik seperti penyidik bea cukai, penyidik BNN, penyidik polri dan KPK. biarkan penyidik tindak pidana asal yang menyidik tpencucian uang. supaya penyidik tindak pidana asal menjadi multy investigator......

RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komentar

Kirim Komentar

Gabung di Komunitas

Jurnal dan Artikel

Standar Pelayanan

Rancangan Peraturan

Perda yang Baru diUpload

Info Fungsional Perancang

Litigasi:

Seputar Prolegnas

Galeri Kegiatan

Pembahasan RUU di DPR-RI