Jumat, 22 Juni 2012
   
Text Size

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan

Tahun 2010

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN
1
RPP tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah
Kementerian Keuangan


2 RPP tentang Pinjaman Daerah Kementerian Keuangan

RPP yang digunakan sebagai bahan pembahasan  adalah draf (hard copy) yang dilampirkan bersamaan dengan surat penyampaian permohonan  pengharmonisasian dari Menteri Keuangan.
3 RPP tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Pemerintah Kementerian Keuangan
4 RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Depsos
5 RPP tentang Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan
6 RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hasil Rapat tgl 8-1-2010
7 RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan makanan
Kementerian Keuangan

Hasil Rapat tgl 18-1-2010
8 RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan

 

hasil rapat tgl 21 jan 2010

9 RPP Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan
10 RPP tentang Transfusi Darah Kementerian Kesehatan
11 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Kementerian Keuangan
12 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (bandar udara depati amir-bangka provinsi bangka belitung dan bandar udara sultan tahta jambi)
Kementerian Keuangan
13 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (bandar udara husein sastranegara bandung, bandar udara supadio pontianak, dan bandar udara sultan mahmud badarudin II palembang)
Kementerian Keuangan
14 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Kementerian Keuangan
15 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuan Indonesia I
Kementerian Keuangan
16 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Kementerian Keuangan
17 RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Kementerian Keuangan
18 RPP Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup
19 RPP Das Terpadu Kementerian Kehutanan

20 RPP tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah dan RPP tentang tata cara penerimaan hibah (gabungan) Kementerian Keuangan

Hasil rapat tanggal 9 maret 2010

 

Tahun 2009

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN


 

Tahun 2008

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN
1 RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Departemen Hukum dan HAM
Draft Final Yang Disampaikan Ke Presiden
2 RPP Tentang Pemberian Kompensi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Departemen Hukum dan HAM

Draft Juni 2008
3
RPP Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Departemen Keuangan

Draft April 2008
4
RPP Tentang Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Departemen Keuangan

Draft April 2008

Tahun 2007

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN
1 RPP Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah Departemen Dalam negeri Draft Januari 2007
2 RPP Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Departemen Dalam Negeri

Tahun 2006

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN
1 RPP Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah Departemen Dalam Negeri Draft Nopember 2006

Tahun 2005

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN
1
RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Departemen Hukum dan HAM
2 RPP Tentang RPP Tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan, Pemberian Kewarganegaraan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan) Departemen Hukum dan HAM
3 RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Narkotika Draft Desember 2005
4 RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas

Tahun 2004

NO JUDUL RPP INSTANSI PEMRAKARSA FILE KETERANGAN
1
RPP Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

2 RPP Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Komentar  

 
#123 Sudah Nasib KitaEdoy 09 Juni 2012 18:56
PERMEN sekarang memeang sangat teliti menyeksi( ini kan bukan proyek ),malah ini malah bikin RAPBN makin merosot, pemerintah sekarang lebih fokus sibuk tanganin RAPBN meningkat tidak peduli sama RPN ( rakyat Peduli Nenagara )
Quote
 
 
#122 Kepada Negeri Kamu berjanji "diatas kepala bermahkota kitab suci" 15 May 2012 16:05
mungkin nasibmu tak sama seperti kami. pernahkah terusik hatimu bila mana ada saudaramu yang menjadi tenaga honorer tetapi nasibnya tidak pernah ada kepastian. berdoa dan menanti, itu yg kami jalani. bekerja keras dengan sesungguh hati tapi tak pernah dihargai. tetapi yang cuma hanya bermain2 bisa diangkat. memang kami melihat tidak adanya kejujuran dan keadilan dinegeri ini, tetapi apalah daya kami tidak punya bukti untuk mengatakan. hanya aku dan Tuhan yang tau. sadari wahai pemimpin, kelak nanti apa yang di titipkan Tuhan kepada kita akan dimin[censored] pertanggungan jawab. Trim's.......
Quote
 
 
#121 nasib honor administrasi 07 May 2012 10:05
sampai kapan kami ini tenaga administrasi yang bukan APBN/APBD ini ikut didata seperti para guru. Atau kami hanya menunggu wahai pemerintahhhhhh hhhhhhhh
Quote
 
 
#120 Terbitkan RPP Honorer 05 May 2012 10:15
Sudah lama kumenunggu
Sampai lidah ini beku
Tak tahu harus terucap apa dari mulutku
Janji terus terlontar dari mulutmu
Ku hanya bisa menunggu dan menunggu,,,,,,
Quote
 
 
#119 nasib tenaga honorer th 2006 19 April 2012 17:39
bagaimana nasib kami yang tenaga honorer tahun 2006, tolog bapak perjuangkan
terima kasih
Quote
 
 
#118 nasib tenaga honorer th 2006 19 April 2012 17:37
yang terhormat, bapak mentri pendidikan, tolong perjuangkan juga nasib kami yang mejadi tenaga honorer mulai tahun 2006 dan sampai sekarang masih aktif..

terima kasih
Quote
 
 
#117 Tenaga Fasilitasi Desa Kabupaten Lumajang sangat Efektif dijadikan PNS 10 April 2012 18:12
dengan seiring semakin banyaknya program Pemerintah yang di Delegasikan dan diperbantukan di Desa tidak menutup kemungkinan tugas - tugas pertanggung jawaban yang ada didesa semakin meningkat sehing dipandang perlu untuk mengangkat tenaga Administrasi yang dapat menjalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal itu telah dibuktikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mengangkat Tenaga Kontak yang dibebankan kepada APBD untuk melaksanakna tugas tersebut, sehingga hasilnya sangat memuaskan yang dulunya lambat sekarang menjadi cepat dan dapat diraskana oleh Pemerintahan Desa khususnya Pemerintah Daerah Kbupaten Lumajang.
Quote
 
 
#116 buktikan!!!! 29 Maret 2012 11:25
para pejabat pembuat..kebijakan...kita ga butuh janji...kita butuh bukti...!!!!
Quote
 
 
#115 Ya Allah Ulurkan tanganMU melalui SBY 19 Maret 2012 16:04
Bismillahirahma nirrahim
Mohon petunjuk bagi kami agar tak terkatung-katung,sebenarn ya yang termasuk kategori I itu siapa?
Apakah kami para guru SD yan honorer di daerah sudah mengabdi sejak tahun 2004 dan kami sudah terdapat di dalam surat edaran dirjen PAN,dan setiap pertiga bulan kami menerima tunjangan fungsional sebesar Rp. 1.7 juta.
atau bukan yang kami ini yang katagori I ?
tolng yang ahu di kasih pencerahan bagi kami guru di daerah>
Quote
 
 
#114 nasib honorer KEMENKUMHAM 18 Maret 2012 22:19
kapan instansi KEMENKUMHAM mengangkat honorer yg blm jelas nasibnya............ sdh lebih 5 (lima) tahun bahkan sdh ada yg lebih 10 (sepuluh)dan mengharap DIANGKAT jadi PNS buat para pejabat yg msh mendengarkan suara honorer dan berkenan memperjuangkan nasib HONORER BUKTIKAN SKB TENTANG PENGANGKATAN HONORER
kenapa pemda bs mengakat honorer menjadi PNS kok KEMENKUMHAM nga bisa apa ada yg salah.....................
Quote
 
 
#113 Kapan disahkan RPP menjadi PP? 17 Maret 2012 13:22
hingga hari ini belum jelas nasib kami2 yang terkatung-katung, sejak 2005 sudah honortapi kapan kejelasannya,ka lau memang RPP belum dijadikan kapan?hampir sakit dalam penungguan
Quote
 
 
#112 honor non APBD/APBN ms kerja &usia mhn dipreoritaskan 15 Maret 2012 01:00
Bp/ibu Yth. mohon maaf ..mari kita bicara dr hati ke hati ,janganlah aturan yg slalu bicara ,namun aturan bisa dibuat kebijakan baru oleh bp/ibu /bp Presiden sekalipun .Kami mhn guru yg pengabdiannya lama & usia yg slalu tambah kritis supaya diprioritaskan sesuai dg PP 48 psl 10 ,utk k1jelas ! namun k2 ...? kan utk k1 kuotanya jelas , sisanya utk k2 scr bertahap insaalloh lebih mulia ,trima ksh Jzkmh khoiron ..amin
Quote
 
 
#111 politik 11 Maret 2012 19:21
temen2 hnrer, sabar dulu anda pasti diangkat 2014 menjelang pemilu, sekalian anda terima BLT
Quote
 
 
#110 RE: Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan 11 Maret 2012 05:02
Apakah Anda membutuhkan pinjaman Jika ya hubungi kami;? Di promiseloanfirm @live.com Email
Quote
 
 
#109 HONORER 08 Maret 2012 08:35
Kapan pemerintah mengeluarkan PP honorer ??mudah2an Maret 2012 sudah ditandatangani Bapak Presiden agar para honorer se Indonesia bisa lega dan mendapatkan pencerahan mendapatkan kepastian
Quote
 
 
#108 baaaasih 01 Maret 2012 23:18
klau heboh mau pilkada,,,tenag a honorer/sukarela dikumpul dijanji mau dijadikan PNS...kelurga pejabat yang dulunya tidak terdaftar sebagai tenaga honorer tiba2 muncul namanya paling atas didaftar hadir...sistem kepegawaian apa tuch...
Quote
 
 
#107 sabar tak berujung 25 Februari 2012 20:29
terlalu banyak urusan politik yang di hadapi tapi jangan abaikan kami
Quote
 
 
#106 RPP kategori 1 dan 2 25 Februari 2012 19:52
apa gunanya ada ruang kolom komunikasi ini jika tidak di lihat pak.
Quote
 
 
#105 RPP kategori 1 dan 2 25 Februari 2012 19:49
RPP terkait pengangkatan honorer K1 dan K2 belum kungjung selesai, dari tahun 2010 hingga sekarang tahun 2012 belum saja rampung, hal apakah yang menyebabkan itu belum kelar.
Quote
 
 
#104 nasib TU di dinas pendidikan 24 Februari 2012 10:19
kapan pak tenaga administrasi diangkat jadi CPNS, mulai dulu goruuuuuuuuuuuu uuu tok yang diangkat padahal guru sekarang pas2an ngajarnya gak punya jiwa ngajar karena ngikuti jaman, saya udah bayangkan gimana kalo seluruh tenaga administrasi mogok apa jadix bangsa ini terutama di dinas pendidikan, apakh gak lumpuh...
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.info
www.djpp.depkumham.go.id